✔ Sebaiknya Pemerintah Berhenti Berpura-Pura Berpihak Pada Pendidikan
 |
| Apa gunanya juga, bila anggaran pendidikan besar bila gedung-gedung sekolah tak maksimal dibenahi? |
Ketum IGI (Ikatan Guru Indonesia) Muhammad Ramli Rahim mengkritisi anggaran pendidikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020 yang menyentuh angka Rp 505,8 triliun, namun belum bisa menjawab permasalahan dasar bidang pendidikan di Indonesia.
"Apakah kenaikan anggaran pendidikan tersebut bakal bisa mewujudkan sasaran pemerintah yakni membuat pendidikan dan training sesuai dengan kebutuhan industri, mencetak calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur andal di masa depan? Atau sebaliknya kinerja bidang pendidikan berjalan ibarat biasa alias tidak ada perubahan signifikan?," kata Ramli.
Lihat juga: Faktor yang Memengaruhi Kualitas Pendidikan Nasional
Menurutnya, tidak ada gunanya kenaikan dalam angka-angka bila tak dipakai efektif untuk pendidikan. Pemerintah selama ini terlalu hanyak bermain-main dengan angka-angka, tak sepenuhnya serius mengurusi pendidikan.
Pemerintah dinilai hanya mengelabui masyarakat dan tentu saja mengelabui diri sendiri. Ia mempertanyakan apa gunanya anggaran pendidikan besar bila masih ada guru digaji Rp 50 ribu per bulan.
"Apa gunanya anggaran pendidikan besar bila guru-guru didominasi guru honorer yang pendapatannya di bawah Upah Minimum Regional. Apa gunanya anggaran pendidikan besar bila kemudahan pendidikan seadanya?," kritik Ramli.
Ia menambahkan apa gunanya juga, bila anggaran pendidikan besar bila gedung-gedung sekolah tak maksimal dibenahi? Apa gunanya anggaran pendidikan besar bila materi didik dan alat peraga pendidikan saja tak bisa dibenahi.
"Jadi sebaiknya pemerintah berhenti berpura-pura berpihak pada pendidikan tapi dananya disebar ke mana-mana," kata Ramli yang kutip dari JPNN (20/08/2019).
Anggaran pendidikan 20 persen dari APBN yang konon sesuai amanat Konstitusi itu sudah terealisasi semenjak pemerintahan SBY. Ada dua hal yang dianggap Ramli kurang pas dalam memenuhi angka 20 persen anggaran pendidikan tersebut.
Pertama, angka-angka anggaran pendidikan dalam APBN belum sesuai dengan amanat UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) yang menyebut bahwa dana pendidikan 20 persen APBN ialah di luar honor pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.
Kedua, efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran dipertanyakan mengingat Kemendikbud selama ini hanya mengelola 10 persen dari anggaran pendidikan (2% dari APBN) dan sisanya tersebar di kementerian lain serta transfer ke daerah.
Sebagai contoh, pada APBN 2018, alokasi anggaran fungsi pendidikan mencapai Rp 440,9 triliun. Dari jumlah tersebut, Kemendikbud yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dasar dan menengah hanya mengelola Rp 40 triliun (9,1%), lebih kecil dibanding Kementerian Agama (Rp 52,7 triliun) dan Kemristekdikti (Rp 40,4 triliun).
Lihat juga: Kacau, Pendidikan Dasar Kita Lebih Banyak Akademiknya Daripada Nilai Budi Pekerti
Ramli menegaskan, masalah utama pendidikan kita ada di pendidikan dasar. Namun, di sanalah kerusakan paling parah, guru honorer paling banyak, alat peraga pendidikan dan kemudahan pendidikan seadanya. Menurutnya, SMA, SMK, MA dan Pendidikan Tinggi akan lebih gampang dibenahi bila pendidikan dasar kita baik.
Menurut IGI hal paling utama dan paling serius dibenahi ialah pendidikan dasar yaitu SD dan SMP. Tenaga pendidiknya harus guru-guru terbaik dengan pendapatan yang cukup. Fasilitasnya harus kemudahan terbaik dan kurikulumnya mesti diubah lebih fokus pada pengusaan ilmu-ilmu kebutuhan dasar dan pendidikan karakter.
Belum ada Komentar untuk "✔ Sebaiknya Pemerintah Berhenti Berpura-Pura Berpihak Pada Pendidikan"
Posting Komentar